PT bahana karya semesta unit smte(Sinarmas )desa baru berikan sanksi 3 sekaligus terhadap karyawan.sudah langgar UU ketenagakerjaan.

PT bahana karya semesta unit smte(Sinarmas )desa baru berikan sanksi 3 sekaligus terhadap karyawan.sudah langgar UU ketenagakerjaan.

Berita, Daerah428 Dilihat

Sarolangun Jambi-Terkait Persoalan Karyawan PT.Bahana Karya Semesta Unit SMTE yang Berada di Desa Baru Kecamatan Air Hitam Menuai Kritikan Dan Kebijakan Perusahaan Yang Memberikan Aturan Yang tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan UU yang Berlaku Sehingga Karyawan di berikan sanksi 3 sekaligus tidak bertahap sp,demosit dan mutasi.

Dari Hasil intevigasi di lapangan Karyawan Yang di Berikan sangsi terhadap pekerja  atas nama ruhanto

1.sp

2.demosit(turun jabatan)

3.mutasi

Sanksi beruntun dalam satu kesalahan kerja Dalam Konfirmasi Terhadap Karyawan Rohanto Berdasarkan Kronologis di lapangan Pada hari Selasa tgl 27/10/26 mengawasi pemupukan borongan seperti biasa kerja mengawasi pekerja borongan cek kwalitas didalam ancak dan sebagai bahan tambahan pekerjaan mandor untuk memotong anak kayu yang ketemu dalam ancak,,namun setelah selesai pemupukan hitung karung yang di Bawak kelapangan dan dari gudang cukup namun setelah bubar ada oknum tertangkap mencuri pupuk saat pulang kerja, padahal aktual lapangan dan yang di ambil dari gudang cukup, setelah itu saya di sanksi dengan 3 sekaligus seperti di atas Sp,demosi,mutasi.”Kata Ruhanto

jika kesalahan itu fatal seperti kerja sama dengan pelaku,atau tahu tapi didiamkan dan kesalahan sangat fatal saya siap di sanksi namun tidak 3 sekaligus”tuturnya

Yang Saya Tahu Sesuai Dalam UU tenaga kerja Tidak boleh, pemberian beberapa sanksi sekaligus atau melompat langsung ke sanksi berat (seperti langsung mendapat mutasi, demosi, sekaligus Surat Peringatan / SP secara bersamaan) tidak dibenarkan secara hukum ketenagakerjaan di Indonesia, kecuali diatur secara khusus dan sah dalam perjanjian kerja atau aturan internal perusahaan untuk jenis pelanggaran berat tertentu. “Tegasnya

Dalam Alur Surat Peringatan (SP): Berdasarkan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021, sanksi surat peringatan pada umumnya diberikan secara bertahap.

SP 1 Kesalahan ringan di berikan selama enam bulan Ketika Membuatkan Kesalahan dalam Enam bulan, baru di berikan SP 2 Dan Berjalan enam bulann ke depan, Ketika Membuatkan Kesalahan Baru keluar SP 3 aturan Yang di di keluarkan  Kementrian ketenagakerjaan.

Hari ini perusahaan PT.Bahana Karya semesta Unit SMTE Desa Baru Sudah Melanggar aturan tersebut sehingga Karyawan Bernama Rohanto di berikan Sekaligus Langsung memberikan 3 sangsi sekaligus mutasi,demosi dan SP 2 adalah cacat hukum, kecuali pekerja melakukan pelanggaran berat (seperti pencurian, narkoba, atau kekerasan) atau ada klausul spesifik di Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

• Mutasi dan Demosi:

• Mutasi (pemindahan tugas/tempat) harus didasarkan pada klausul kontrak kerja, PP, atau PKB, serta tidak boleh dilakukan secara sepihak yang merugikan tanpa dasar yang jelas (Pasal 32 UU Ketenagakerjaan). Mutasi bukanlah jenis “hukuman” (sanksi disipliner), melainkan hak manajerial perusahaan atas dasar kebutuhan operasional.

• Demosi (penurunan jabatan) juga harus diatur dalam PP atau PKB. Menggabungkan mutasi, demosi, dan SP sekaligus sebagai “hukuman” tumpang tindih melanggar asas kepatutan dan kepastian hukum dalam hubungan industrial.

• Asas Ne Bis in Idem (Satu Pelanggaran, Satu Sanksi): Pekerja tidak boleh dijatuhi sanksi berlipat ganda secara kumulatif untuk satu jenis kesalahan atau pelanggaran yang sama. Sanksi harus proporsional sesuai tingkat pelanggarannya.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian H.Tahjuddin Menjelaskan” Terkait Hal yang terjadi kepada Karyawan atas nama Ruhanto, Dari Dinas ketran di bidang HI (Hubungan Industrial Kita ada Mediator, Memang ada ketenagakerjaan kita di Perusahaan kalau ada Terjadi Pemberhentian atau PHK Ya Tentu Mereka Yang Bersangkutan Membuat Surat  ke Dinas ketran dan kita tindak lanjutin dan kita Panggil Pimpinan perusahaan dan Manajer terkait informasi  Apa penyebab terjadi mereka itu di PHK di Pindahkan Posisi sebelum nya, tentu ada aturan dan regulasi tanggung jawab dari Perusahaan.”jelasnya.

Lanjutnya” Kita berharap ada Solusi melalui lewat Mediator Yang ada di Dinas ketran serta di panggil pihak Perusahaan itu Sendiri  Untuk Segera datang Ke Dinas ketran.

Terkait Surat Peringatan (SP) kan itu ada ketentuannya Dalam Hal Perusahaan kepada Karyawan nya, Namun kita tetap Sebagai Pihak Pemerintah Untuk melindungi Karyawan atau ketenagakerjaan kita Yang Bekerja di Perusahaan itu sendiri” tutup kadis

Sementara Perusahaan sudah di Konfirmasi Melalui WhatsApp Melalui Manajer  Edi Abnerta sampai Saat ini belum di jawab, sampai Berita ini di terbitkan kan.

Penulis : Redaksi

Komentar