Sidak Parkir Wako Alfin Bongkar Dugaan Pungli Parkir: Masyarakat Desak Telusuri Apakah Ada Dugaan Permainan Dishub Sungai Penuh!

wartacika.net, SUNGAI PENUH – Sidak yang dilakukan Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH, berhasil menemukan dugaan pungutan biaya parkir jauh melampaui tarif resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pemda, tarif parkir roda dua seharusnya Rp2.000 dan roda empat Rp3.000 per sekali parkir, namun di lokasi sidak roda dua dipungut Rp5.000 sedangkan kendaraan roda empat dipungut Rp10.000.

Temuan ini menampakkan lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh terhadap para juru parkir maupun pihak ketiga pengelola area parkir. Warga pun menaruh curiga, apakah pelanggaran tarif parkir ini berlangsung lama karena adanya permainan‑permainan di dalam pengelolaan retribusi parkir, mulai dari perjanjian kontrak Dishub dengan pihak ketiga hingga sistem pembagian hasil pengelolaan parkir tersebut.

Tekanan pun tertuju kepada Wali Kota Alfin. Masyarakat mendesak Wako Alfin untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, dan menindak tegas apabila terbukti ada kolusi, mark‑up tarif, atau kerjasama yang merugikan masyarakat serta negara di lingkungan Dishub Kota Sungai Penuh. Warga menegaskan bahwa penertiban parkir tidak boleh hanya berlangsung sesaat pasca sidak, melainkan harus berjalan secara berkelanjutan agar praktik pungli ini tidak kembali terjadi.

Reaksi Warga & Harapan Kepada Walikota Alfin
Salah satu warga Kota Sungai Penuh, (nama disamakan), mengaku sudah lama meresahkan dengan kondisi perparkiran di kota tersebut. “Kami sudah sering sekali dipungut tarif parkir yang tidak wajar, belum lagi sering mendapat perlakuan kasar serta ucapan tidak sopan dari oknum juru parkir. Kami berharap Pak Walikota benar‑benar serius menelusuri akar masalahnya, jangan biarkan oknum‑oknum ini terus merugikan warga,” ucapnya.

Warga berharap Pak Walikota Alfin tidak berhenti hanya pada temuan sidak ini. Masyarakat berharap Walikota memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak pengelolaan parkir, memastikan siapa saja pihak yang terlibat, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti bermain‑main dalam retribusi parkir. Warga berharap Pak Alfin bisa mewujudkan kota Sungai Penuh yang tertib, adil, bebas pungli, dan melindungi hak‑hak masyarakat saat berparkir di setiap titik lokasi kota.

Selain pelanggaran tarif, keluhan warga juga menyasar sikap oknum juru parkir yang kerap bertindak kasar kepada pemilik kendaraan. Oleh karena itu, warga meminta Dishub Kota Sungai Penuh segera menempatkan petugas pengawas di titik‑titik parkir rawan pelanggaran, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak pengelolaan parkir pihak ketiga, serta menindak setiap oknum juru parkir yang bertindak sewenang‑wenang kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Dishub Kota Sungai Penuh belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan sidak Wali Kota Alfin. Masyarakat berharap ada transparansi penuh dalam pengelolaan parkir agar ketertiban dan keadilan bagi warga Kota Sungai Penuh dapat terwujud. ***( KHM )